Toraja.News, Makassar –Aliansi Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid V di perempatan Jalan Alauddin-Pettarani, Kota Makassar, Senin (1/9/2025).
Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Massa aksi membawa spanduk bertuliskan “Makassar Bergerak Gulingkan Prabowo-Gibran” sambil bergantian menyampaikan orasi politik.
Jenderal lapangan, Leksan, menegaskan bahwa gelombang protes yang meluas merupakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah dan DPR yang dianggap jauh dari prinsip keadilan sosial.
“Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit, pemerintah justru menaikkan gaji anggota DPR. Mereka seolah menari dan berjoget di atas penderitaan rakyat, sementara masyarakat terus diperas lewat sistem pajak yang tinggi,” tegas Leksan.
Ia juga menyinggung dugaan keterlibatan Presiden Prabowo dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu serta menilai Wapres Gibran tidak pantas menduduki jabatannya.
“Gibran hingga kini belum menunjukkan tindakan nyata, bahkan sering kali kebingungan saat dimintai keterangan oleh media,” tambahnya.
Selain menyerukan agar Prabowo dan Gibran turun dari jabatannya, Aliansi KERAMAT juga menuntut pembubaran DPR serta revisi total kebijakan yang dinilai merugikan rakyat kecil, mulai dari petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, hingga kaum miskin perkotaan.
“Aliansi KERAMAT menyerukan agar rakyat tidak tinggal diam. Pemerintah harus digugat karena praktik ketidakadilan terhadap masyarakat terus dibiarkan,” pungkas Leksan.
Adapun organisasi yang tergabung dalam Aliansi KERAMAT antara lain GRD, SPMP, GMNI Makassar, dan PMKRI Gowa. Mereka membawa isu utama “Makassar Bergerak Gulingkan Prabowo-Gibran” dengan 21 tuntutan, di antaranya:
1. Sahkan UU Perampasan Aset
2. Tolak Kenaikan PBB
3. Bubarkan DPR RI
4. Tolak UU TNI
5. Tolak RKUHP
6. Tolak RUU Polri
7. Hentikan perampasan ruang hidup masyarakat
8. Hentikan represif aparat terhadap masyarakat sipil
9. Adili Jokowi
10. Sahkan UU Masyarakat Adat
11. Tolak proyek strategis nasional
12. Wujudkan pendidikan gratis
13. Wujudkan kesehatan gratis
14. Usut tuntas pelanggaran HAM masa lalu
15. Tolak hutang luar negeri
16. Tolak penulisan ulang sejarah
17. Tolak gelar pahlawan untuk Soeharto
18. Copot Kapolri
19. Tolak keputusan PN Makassar terkait penggusuran Bara-baraya
20. Hentikan perampasan tanah oleh PTPN Takalar
21. Rombak Kabinet Merah Putih
