Toraja.News, Bittuang –Minat investor terhadap proyek pemanfaatan gas geothermal di wilayah Kecamatan Bittuang, Kabupaten Tana Toraja, dikabarkan terus meningkat. Sejumlah perusahaan disebut-sebut tengah mengikuti proses tender untuk pengelolaan potensi energi panas bumi yang dinilai memiliki nilai ekonomi besar dan prospek jangka bagi sektor energi nasional.
Namun di tengah derasnya arus minat investasi tersebut, gelombang penolakan justru datang dari Aliansi Masyarakat Toraja Menolak Geothermal. Warga Bittuang yang tergabung dalam aliansi secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana eksploitasi geothermal di wilayah mereka yang bertepatan di Lembang Balla karena dinilai berpotensi merusak lingkungan.
Penolakan ini disuarakan dalam forum Ma’kombongan (Musyawarah) yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta perwakilan perempuan dari 4 lembang di antaranya Lembang Se’seng, Pali, Balla dan Bittuang. Mereka menilai bahwa proyek geothermal bukan hanya soal investasi dan energi, tetapi menyangkut ruang hidup masyarakat yang selama ini bergantung pada kelestarian alam.
“Kami tidak menolak pembangunan, tetapi kami menolak jika pembangunan itu mengorbankan tanah, air, dan kehidupan kami. Bittuang bukan lahan kosong, ini ruang hidup kami,” ungkap Markus Raya Randhan perwakilan Aliansi Masyarakat Toraja
Masyarakat juga menyoroti potensi dampak jangka panjang dari aktivitas pengeboran geothermal, di anataranya :
1. Resiko pencemaran udara
2. Mererusakan struktur tanah, hingga ancaman terhadap kawasan hutan,
3. Lahan produktif yang menjadi sumber penghidupan warga dapat terancam,
4. Hilangnya sumber mata Air dan pencemaran air,
5. Dan kekhawatiran terhadap hilangnya nilai-nilai adat dan budaya Toraja turut menjadi alasan kuat penolakan.
Beberapa warga menyebutkan bahwa hingga saat ini, sosialisasi yang dilakukan dinilai belum memberikan gambaran utuh terkait dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul.
“Kami sangat berharap adanya keterbukaan informasi baik dari pemerintah Tana Toraja, pemprov dan DPRD Tana Toraja serta instansi terkait, kajian lingkungan yang transparan, serta pelibatan masyarakat secara menyeluruh sebelum keputusan apa pun diambil,” harap Markus Raya Randhan
Meski demikian, masyarakat Bittuang tetap pada sikapnya: menolak rencana eksploitasi tersebut sampai ada jaminan nyata bahwa lingkungan, sumber air, dan ruang hidup mereka tidak akan terdampak.
Situasi ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi penting untuk menjembatani kepentingan investasi dan aspirasi masyarakat, agar setiap kebijakan yang diambil tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak-hak warga.
