Toraja.News, Ambon –Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Seram Bagian Timur mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Tuntutan ini mencuat pasca tragedi tewasnya seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat demonstrasi besar di kawasan DPR RI pada 25–29 Agustus 2025.
Hal ini di sampai oleh Ketua GMNI SBT, Zulkifli Hasan Liliyai, via whatsapp ia menilai insiden tersebut menjadi bukti kegagalan Kapolri dalam memimpin institusi Polri.
“Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan adalah bukti kegagalan Listyo Sigit Prabowo mengubah watak represif kepolisian. Ini alasan kuat bagi Presiden untuk segera mencopot Kapolri,” tegas Zulkifli, Sabtu (30/8/2025).
Kritik Terhadap Kepemimpinan Polri
Menurut Zulkifli, pernyataan Presiden Prabowo yang kecewa terhadap tindakan represif aparat seharusnya dijadikan dasar untuk melakukan pergantian pimpinan Polri.
“Agar kasus serupa tidak berulang, Presiden harus menunjuk Kapolri baru yang mampu menerjemahkan visi-misi kepemimpinannya, khususnya dalam mengembalikan mandat negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” tambahnya.
Ia juga menyoroti adanya kejanggalan dalam demonstrasi yang berujung ricuh tersebut. Zulkifli menduga ada skenario politik yang sengaja dimunculkan untuk menggerus wibawa Presiden.
“Patut diduga ada tangan-tangan besar yang menunggangi kemarahan publik demi kepentingan tertentu. Jika kerusuhan terus berlarut, stabilitas politik bisa terguncang dan Presiden Prabowo dianggap gagal menghadirkan rasa aman,” ujarnya.
GMNI SBT menilai Presiden tidak lagi memiliki alasan mempertahankan Listyo Sigit sebagai Kapolri.
“Dalam kerusuhan Agustus, Kapolri seolah membiarkan aparat bertindak represif dan tidak profesional. Ini alarm serius bagi Presiden,” ungkap Zulkifli.
Peringatan bagi Presiden
Ia mengingatkan, situasi yang berkembang dapat memicu eskalasi lebih besar jika tidak segera dikendalikan.
“Provokasi menuju Reformasi 98 jilid II sudah sangat nyata di depan mata. Prabowo tidak boleh diam, karena ada indikasi kuat skenario untuk menjatuhkan Presiden melalui gelombang demo dan kerusuhan,” tandasnya.
Dorongan Reformasi Kepolisian
Di akhir pernyataannya, Zulkifli mendesak agar Presiden Prabowo segera melakukan reformasi sistemik di tubuh Polri.
“Sudah saatnya Kepolisian direformasi secara sistematis dan masif menjadi lembaga profesional, akuntabel, demokratis, serta jauh dari penyalahgunaan kekuasaan,”tutupnya. (Red/*)
